Oleh: Sahrin Hamid, Ketua Umum Gerakan Rakyat
Perjalanan ke Merauke adalah perjalanan menyelami makna Indonesia yang sesungguhnya. Bukan sekadar berpindah dari satu kota ke kota lain, melainkan menapaki ruang-ruang yang sering luput dari sorotan nasional. Dari Jakarta kami berangkat pada 11 Februari 2026 malam, menembus jarak ribuan kilometer, transit di Jayapura, sebelum akhirnya tiba di Merauke pada pagi hari. Di sanalah kesadaran itu menguat: Indonesia tidak hanya berdiri di pusat-pusat kekuasaan, tetapi juga di wilayah terdepannya.
Merauke bukan halaman belakang republik. Ia adalah gerbang timur, wajah pertama bangsa ini dari arah Pasifik. Jika kita ingin Indonesia dihormati, maka perbatasannya harus dimuliakan. Jika kita ingin kedaulatan dihargai, maka rakyat yang tinggal di wilayah perbatasan harus disejahterakan.
Setibanya di bandara, kami disambut hangat oleh jajaran Gerakan Rakyat Papua Selatan. Sambutan itu sederhana, namun menyiratkan energi kolektif untuk terus bergerak membangun daerah. Kami langsung menuju Pasar Merauke, tempat denyut ekonomi rakyat berputar setiap hari.
Di sana, mama-mama Papua berdiri menjaga lapak dengan penuh keteguhan. Mereka menjual hasil bumi seperti matoa, pepaya, lemon, kedondong, hingga cabai. Dari tangan merekalah ekonomi keluarga bertumpu. Kami berbelanja dari beberapa pedagang agar manfaatnya menyebar lebih luas. Langkah kecil ini adalah bentuk keberpihakan pada ekonomi rakyat yang nyata, bukan sekadar slogan.
Namun pasar juga memperlihatkan tantangan sosial yang perlu disikapi serius. Sekelompok anak muda dan pekerja parkir menyampaikan aspirasi tentang pengelolaan ruang kerja yang belum sepenuhnya adil. Kami berdialog langsung dengan mereka. Yang mereka minta bukanlah bantuan instan, melainkan kesempatan yang setara untuk bekerja dan hidup layak.
Inilah potret yang harus kita hadapi dengan jujur. Potensi generasi muda Papua begitu besar, tetapi ruang ekonomi belum terbuka sepenuhnya. Lapangan kerja yang terbatas menciptakan kegelisahan. Negara tidak boleh abai. Pemerintah daerah dan pusat harus memastikan kebijakan pembangunan benar-benar membuka akses kerja yang adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat lokal.
Perjalanan kami berlanjut ke kampung nelayan di pesisir Merauke. Di sana, perahu-perahu kayu diperbaiki dengan tangan-tangan terampil. Para nelayan bekerja dalam kesunyian yang penuh keteguhan. Hidup mereka bergantung pada laut, namun dukungan fasilitas masih terbatas.
Di sebuah gubuk sederhana, anak-anak kecil berkumpul dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Kami berbagi buku dan alat tulis, seraya mengajak mereka untuk terus bermimpi. Pendidikan adalah kunci perubahan. Tanpa pendidikan yang layak, ketimpangan akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Anak-anak Merauke harus mendapatkan akses belajar yang setara agar mampu bersaing dan membangun tanahnya sendiri.
Kami kemudian mengunjungi Kampung Payung, kawasan pesisir yang menyimpan pelajaran penting tentang kesadaran lingkungan. Warga setempat secara swadaya membibitkan dan menanam mangrove untuk melindungi pantai dari abrasi. Mereka tidak menunggu proyek besar atau bantuan eksternal. Mereka bergerak karena memahami bahwa menjaga alam berarti menjaga masa depan.
Kami membeli 200 bibit mangrove dan menanamnya bersama masyarakat. Tindakan ini bukan simbol kosong. Ia adalah pesan bahwa perjuangan sosial harus sejalan dengan keadilan ekologis. Pembangunan tidak boleh mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Jika pesisir rusak, maka yang pertama merasakan dampaknya adalah rakyat kecil.
Namun realitas sosial tetap berbicara tegas. Masih ada rumah yang belum layak huni. Masih ada keterbatasan akses pendidikan. Harapan masyarakat terhadap hadirnya sekolah rakyat menunjukkan betapa besar kerinduan mereka akan perubahan nyata. Ini bukan sekadar aspirasi; ini adalah kebutuhan mendesak.
Ketika kami berdiri di KM 0 Merauke, kami merenungkan kembali makna perbatasan. Titik ini bukan hanya simbol geografis. Ia adalah pengingat bahwa Indonesia dimulai dan diakhiri di sini. Jika beranda rumah terlihat kokoh dan terawat, maka seluruh rumah akan terasa aman dan bermartabat.
Sayangnya, paradigma pembangunan sering kali masih berpusat pada kota-kota besar. Perbatasan dipandang sebagai pelengkap, bukan prioritas. Sudah saatnya cara pandang itu diubah. Wilayah perbatasan harus menjadi fokus strategis pembangunan nasional—baik dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan masyarakat.
Kehadiran negara tidak cukup diukur dari jumlah proyek atau bangunan fisik. Ia harus diukur dari sejauh mana kualitas hidup masyarakat meningkat. Apakah anak-anak mendapatkan pendidikan layak? Apakah pemuda memperoleh pekerjaan bermartabat? Apakah keluarga memiliki rumah yang aman? Apakah lingkungan terjaga untuk generasi mendatang?
Malam harinya, kami berdiskusi dengan jajaran Gerakan Rakyat Papua Selatan. Gagasan dan strategi dirumuskan dengan semangat kolektif. Komitmen kami jelas: perjuangan ini harus terus berjalan. Suara rakyat perbatasan harus sampai ke pusat kebijakan.
Dari Merauke, kami membawa pesan tegas bagi bangsa ini. Tidak boleh ada warga perbatasan yang merasa dilupakan. Tidak boleh ada ketimpangan yang dianggap wajar. Kedaulatan sejati bukan hanya tentang menjaga batas wilayah, tetapi tentang memastikan rakyat yang tinggal di dalamnya hidup dengan martabat.
Indonesia akan kuat jika wilayah terdepannya kuat. Indonesia akan dihormati jika perbatasannya sejahtera. Karena itu, memperkuat Merauke dan wilayah perbatasan lainnya bukanlah pilihan, melainkan keharusan.
Gerakan Rakyat berkomitmen untuk terus hadir, bekerja, dan mengawal kebijakan agar benar-benar berpihak pada rakyat. Kedaulatan harus berdiri di atas keadilan sosial. Dan keadilan sosial hanya akan terwujud jika negara berjalan bersama rakyatnya, dari pusat hingga ujung timur negeri ini.
Dari Merauke, kita diingatkan: masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan di ibu kota, tetapi juga di garis terdepan. Saatnya beranda timur menjadi simbol kebangkitan nasional yang berkeadilan dan bermartabat.
